Mitos Pluralisme: NU dan Politik Toleransi di Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU) sering dipandang sebagai benteng pluralisme dan toleransi di Indonesia. Klaim ini diperkuat oleh citra yang dibangun NU sendiri, termasuk dalam Pemilu 2019 ketika NU menyatakan dukungan kepada Joko Widodo untuk mencegah kelompok Islamis radikal berkuasa. Namun, penelitian terbaru menunjukkan adanya jurang antara citra NU sebagai pelindung pluralisme dan sikap nyata para pengikutnya.

NU dan Sejarah Pluralisme

Sejak berdiri pada 1926, NU lahir sebagai respons terhadap arus modernis yang dianggap mengancam tradisi Islam lokal. NU kemudian membangun reputasi sebagai organisasi yang mengedepankan Islam Nusantara—interpretasi Islam yang berakar pada budaya Indonesia. Figur Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperkuat citra NU sebagai pelopor demokrasi dan toleransi, meski sejarah NU juga diwarnai kompromi politik dan keterlibatan dalam konflik berdarah 1965–1966.

Temuan Survei

Data survei tahun 2019 menunjukkan bahwa:

• 54% pengikut NU menolak pembangunan rumah ibadah non-Muslim di lingkungan mereka.

• 53% menolak non-Muslim menjadi gubernur.

• Sikap intoleran ini setara, bahkan sedikit lebih tinggi, dibanding rata-rata umat Muslim Indonesia.

• NU memang berhasil menurunkan dukungan pengikutnya terhadap kelompok seperti FPI dan HTI, tetapi tidak berhasil menanamkan nilai pluralisme di akar rumput.

Politik dan Kepentingan

Artikel ini menegaskan bahwa kampanye pluralisme NU lebih banyak berfungsi sebagai strategi politik untuk melemahkan rival internal umat Islam ketimbang upaya ideologis membangun toleransi. Dukungan NU terhadap Jokowi dan adopsi konsep Islam Nusantara juga dipandang sebagai langkah mempertahankan hegemoni dan akses terhadap sumber daya negara.

Kesimpulan

NU tetap menjadi aktor penting dalam politik Indonesia, tetapi klaimnya sebagai penjaga pluralisme perlu ditinjau ulang. Pluralisme dalam praktik NU lebih sering menjadi alat mobilisasi politik daripada prinsip yang benar-benar diinternalisasi oleh pengikutnya. Dengan demikian, NU harus dilihat sebagai organisasi besar dengan kepentingan berlapis, bukan semata motor penggerak toleransi.

sumber